MENRISTEKDIKTI DAN DPD RI : RESPON PRIORITAS PENEGERIAN UNSA

Dinamisnya berbagai masalah akan Perguruan Tinggi Swasta di Nusa Tenggara Barat (NTB), dan sebagai salah satu tugas dan kewajiban dalam dunia pendidikan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI khusunya daerah pemilihan NTB, DPD RI bergerak untuk mencari solusi berbagai masalah PTS di NTB, hal itu telah diwujudkan melalui dialog yang bertemakan “ Mencari Solusi Atas Permasalahan Perguruan Tinggi Swasta di Nusa Tenggara Barat”. kegiatan tersebut berlangsung pada 18 Juni 2016, yang dipusatkan di Hotel Grand Legi Mataram. Kegiatan yang begitu penting tersebut secara langsung dihadiri oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir, Prof. Farouk Muhammad (Wakil Ketua DPD RI), dan sejumlah anggota DPD RI serta tokoh pendidikan lainnya yang sekaligus sebagai narasumber. peserta dari kegiatan tersebut adalah pimpinan/rektor seluruh PTS di NTB.

Dalam kesempatan tersebut, seluruh pimpinan PTS (APTISI) NTB menyampaikan keluhan dan pandangan secara umum berbagai permasalahan PTS di NTB khususnya kampus yang dipimpinnya. Terkait dengan hal tersebut Rektor Universitas Samawa (UNSA) yang langsung menghadiri kegiatan tersebut menyampaikan pandangan khususnya yang langsung mendapatkan perhatian khusus dari narasumber. Diantara apa yang disampaikannya adalah terkait dengan puluhan ribu program studi di Indonesia yang terakreditasi C yang tidak bisa diterima dalam dunia kerja, agar dirubah saja istilahnya dengan akreditasi atau non akreditasi, karena hal tersebut bisa menimbulkan gejolak di negeri ini jika semua alumni yang terakreditasi C berontak. Selain itu Rektor UNSA juga menyampaikan agar Dikti jangan terlalu gampang memberikan ijin PTS baru hanya karena ada kedekatan dengan pejabat pusat, harusnya ada studi kelayakan yang jelas, terlebih berada di suatu daerah. Tidak lupa beliau memberikan masukan kepada Bapak Menteri yang akan membuat seluruh akademisi berbahagia, yaitu agar Tunjanga Fungsional (Jafung) dosen ditanggung oleh pemerintah, sebab mereka sudah mempunyai NIDN. Namun yang paling penting dari semua itu adalah Rektor UNSA menekankan kepada pemerintah agar UNSA menjadi prioritas utama untuk menjadi Pergururan Tinggi Negeri (PTN) pasca moratorium. Menristekdikti dan DPD RI mereseponnya dengan baik dan optimis. Kita tunggu saja hasilnya. Berikhtiar menemukan solusi terbaik.

IMG-20160620-WA0015

IMG-20160620-WA0016

IMG-20160620-WA0014

IMG-20160620-WA0011

Share Now

Heri Kurniawan

More Posts By Heri Kurniawan

Related Post

Post Comments

1 Comment

Leave us a reply